Dahlan dilaporkan JAP ke polisi atas dugaan tindak pidana korupsi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, minta dicoret dari konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat
Padahal, berdasarkan
hasil beberapa lembaga survei, dari 11 peserta konvensi, Dahlan Iskan
memiliki elektabilitas paling tinggi.
Menanggapi isu kemunduran Dahlan Iskan dari konvesi Demokrat itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, yang juga ikut menjadi peserta konvensi, mengaku belum mengetahui secara pasti rencana mundurnya Dahlan Iskan itu.
"Pak Dahlan mundur baru dengar saya," kata Hayono di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2013.
Isu mundurnya Dahlan Iskan disebut-sebut karena laporan Jaringan Advokat Publik (JAP). Lembaga swadaya masyarakat itu melaporkan Dahlan ke polisi atas dugaan penyalahgunaan penggunaan uang negara sebesar Rp37,6 triliun di PT PLN ketika dia menjabat sebagai Direktur Utama.
Menurut Hayono, apabila isu korupsi itu benar, memang yang terbaik adalah mundur. Namun, dia melanjutkan, isu itu harus dibuktikan dulu. Jangan langsung ditarik kesimpulan. Karena secara pribadi, Hayono mengenal Dahlan sebagai sosok yang tidak mungkin melakukan korupsi.
"Tapi ini masih isu yang belum tentu benar. Saya yakin, Dahlan bukan tipe orang yang mudah melakukan korupsi. Jadi saya kira tidak perlu mundur," katanya.
Tapi apabila Dahlan memang sudah memutuskan mundur dari konvensi, maka keputusan itu harus dihormati oleh Partai Demokrat. "Tapi itu kalau sudah jadi keputusan beliau, kita juga hormati," ujarnya.
Menanggapi isu kemunduran Dahlan Iskan dari konvesi Demokrat itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, yang juga ikut menjadi peserta konvensi, mengaku belum mengetahui secara pasti rencana mundurnya Dahlan Iskan itu.
"Pak Dahlan mundur baru dengar saya," kata Hayono di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2013.
Isu mundurnya Dahlan Iskan disebut-sebut karena laporan Jaringan Advokat Publik (JAP). Lembaga swadaya masyarakat itu melaporkan Dahlan ke polisi atas dugaan penyalahgunaan penggunaan uang negara sebesar Rp37,6 triliun di PT PLN ketika dia menjabat sebagai Direktur Utama.
Menurut Hayono, apabila isu korupsi itu benar, memang yang terbaik adalah mundur. Namun, dia melanjutkan, isu itu harus dibuktikan dulu. Jangan langsung ditarik kesimpulan. Karena secara pribadi, Hayono mengenal Dahlan sebagai sosok yang tidak mungkin melakukan korupsi.
"Tapi ini masih isu yang belum tentu benar. Saya yakin, Dahlan bukan tipe orang yang mudah melakukan korupsi. Jadi saya kira tidak perlu mundur," katanya.
Tapi apabila Dahlan memang sudah memutuskan mundur dari konvensi, maka keputusan itu harus dihormati oleh Partai Demokrat. "Tapi itu kalau sudah jadi keputusan beliau, kita juga hormati," ujarnya.
>>Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar