Wacana pemindahan ibu kota Kaltim telah sampai ke telinga banyak pihak. Para pemangku kebijakan pun mulai menentukan sikap. Setuju? Ya, tetapi harus di dalam batas wilayah Samarinda.
Menggeser predikat yang disandang Kota Tepian sejak puluhan tahun silam itu berarti menorehkan sejarah baru. Dan itu diakui tak mudah.
Menurut politisi DPRD Kaltim dari Dapil III, Kukar dan Kubar, Aji Sofyan Alex, penetapan Samarinda sebagai ibu kota tentu tidak serta-merta. Semua aspek masuk daftar pertimbangan. Misalnya lokasi yang terhitung strategis dan dikelilingi kota-kota penyangga.
Faktor kebergantungan transportasi pada kelok sungai Mahakam kala itu juga menjadi daya tarik Samarinda.
“Sebagai ibu kota, Samarinda punya sejarah panjang. Digeser, saya setuju. Tentu saja harus masih dalam wilayah Samarinda. Beberapa bagian kota ini masih strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan baru,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan ini.
Opsi memindahkan ibu kota ke luar Samarinda dianggap bukan solusi tepat. Banyak pilihan masih disediakan Kota Tepian. Misalnya membagi kota ini menjadi dua bagian dengan status berbeda yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Samarinda. Setelah itu, pemindahan fokus pemerintahan bisa dilakukan bertahap ke kota yang baru.
“Membagi Samarinda menjadi dua bagian mungkin opsi lebih baik. Samarinda Utara menjadi kota dan Samarinda Selatan menjadi kabupaten. Perlahan sembari menaikkan status kabupaten menjadi kota, ditata pusat pemerintahan provinsi di sana,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Samarinda Seberang ataupun Palaran dianggap masih mampu mengakomodasi kepentingan pemerintahan provinsi. “Perlu kajian yang tak mudah untuk memindahkan sama sekali ibu kota dari Samarinda. Itu bisa saja tetapi lebih baik tetap di sini. Jangan sampai ada interest politik dalam wacana pemindahan ini,” kata Sofyan Alex.
Menanggapi pernyataan Bupati Kukar Rita Widyasari tentang kesiapan Tenggarong menerima status ibu kota Kaltim, Aji Sofyan Alex tampak tidak sependapat. Menurut dia, bukan saatnya Kukar berpikir untuk tumbuh menjadi ibu kota. Saat ini lebih tepat untuk mengupayakan mengurangi ketergantungan Kota Raja terhadap Samarinda.
Selain itu, letak Tenggarong, ibu kota Kukar, dinilai kurang strategis. Sebab itu, pertumbuhan di sana disebut masih lamban.
“Coba lihat, selama ini duit warga Tenggarong sebagian besar dihabiskan di Samarinda. Artinya, mereka masih bergantung kepada kota ini,” sergah Sofyan Alex.
Permasalahan macet, banjir, dan debu, yang kian akut di Samarinda bukan serta-merta membuat ibu kota mesti dipindah. Dalam pandangan Aji Sofyan Alex, penataan Kota Tepian masih sangat mungkin dilakukan. Hanya membutuhkan waktu yang tak sedikit, perencanaan matang, dan alokasi biaya yang besar.
“Lebih baik kita perbaiki dulu Samarinda. Mari bersama-sama duduk satu meja membicarakan jalan keluar masalah saat ini. Itu sangat bisa,” kata dia.
Senada, anggota DPRD Kaltim Dapil I Samarinda, Sudarno, sepakat penggeseran ibu kota selama masih dalam batas wilayah Kota Tepian. Dia mengaku mendukung wacana yang beredar saat ini sepanjang itu dianggap solusi untuk mengurai kemacetan dan memecah konsentrasi penduduk.
Selain itu, memindahkan ibu kota ke wilayah lain, Tenggarong misalnya, berarti harus mengubah segalanya.
“Saya setuju demi memudahkan pelayanan masyarakat. Hanya memang harus terkonsentrasi. Misalnya seperti yang dilakukan Pak Awang (Faroek Ishak) saat menjadi Bupati Kutim dengan membangun kompleks perkantoran (Bukit Pelangi),” ujar Sudarno.
Wilayah Samarinda Utara, Palaran, dan Sambutan, dinilai masih strategis untuk dibangun pusat pemerintahan yang baru. Dan itu diyakini mampu mengurai permasalahan yang mendera Samarinda saat ini. Hanya saja diperlukan peran aktif para pemangku kebijakan seperti wali kota dan gubernur.
Dikatakan Sudarno, sebaiknya para pejabat tersebut lebih banyak di lapangan ketimbang di kantor untuk mengetahui secara persis akar persoalan. “Apa pun kebijakan eksekutif, selama itu untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat, kami dukung. Hanya mereka perlu di lapangan dan mengerahkan semua perangkat kerja yang ada untuk pembenahan,” ujar dia.
Secara pribadi, Sudarno optimistis persoalan macet segera teratasi. “Tahun depan kan Jembatan Kembar sudah harus terealisasi. Itu sangat membantu. Untuk Wali Kota Samarinda, kami minta selesaikan pembangunan Jembatan Mahkota II. Itu penting untuk mengurai kemacetan di sana,” tuntas dia.
>>Kaltimpost
Tidak ada komentar:
Posting Komentar