Jumat, 17 Januari 2014

Oposisi Australia Kritik Aksi AL Masuk Perairan RI

Hari ini, Australia mengakui militernya masuk ke perairan Indonesia.

 

 Bill Shorten, pemimpin oposisi Australia dari Partai Buruh 

 

 

    Kelompok oposisi di Parlemen Australia ramai-ramai mengkritik aksi tentara Angkatan Laut (AL) negeri kanguru itu yang nekat melanggar batas maritim dan masuk ke perairan Indonesia, beberapa waktu lalu. Oposisi menyebut hal itu sebagai bentuk pelanggaran yang serius.

Harian Sydney Morning Herald (SMH) edisi Jumat 17 Januari 2014 melansir pernyataan Ketua Partai Buruh Bill Shorten yang meragukan komitmen Menteri Imigrasi dan Perbatasan Scott Morrison untuk tak lagi melanggar perairan Indonesia.

"Di hari yang sama, Scott Morrison mengatakan kepada warga Australia bahwa 'kegiatan dan aset kami tidak pernah dan tidak akan pernah melanggar kedaulatan teritori negara lain'," ungkap Shorten.

Menurutnya, pernyataan itu sangat buruk karena menyalahkan tentara AL yang berupaya melaksanakan kebijakan perlindungan di perbatasan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Australia mengakui bahwa kapal militernya beberapa kali melanggar batas maritim Indonesia. Langkah ini, ungkap Canberra, beberapa kali terjadi saat berupaya menghalau datangnya kapal-kapal pengangkut imigran gelap yang masuk ke perairan Australia.

Pemerintahan Abbott tertutup

Shorten juga pernah mengkritik kebijakan Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott yang dinilai kurang transparan dalam penerapan kebijakan menghentikan pencari suaka ke Australia. Tertutupnya sikap Abbott ini turut mengundang kritik dari Organisasi Amnesti Internasional.

Juru bicara organisasi tersebut, Graem McGregor, mengatakan sikap rahasia Abbott ini sebagai sesuatu yang absurd. McGregor menilai janggal apabila Pemerintah kerap menolak memberikan informasi yang lebih jelas soal kebijakan mereka kepada publik.

"Saya tidak begitu jelas soal tujuan di balik cara dia menutup mulut, kecuali untuk menolak bertanggung jawab soal kebijakan ini," imbuh McGregor dan dilansir kantor berita Reuters.

Dia menambahkan publik Australia memiliki hak untuk tahu bagaiamana cara uang mereka digunakan. Cara Pemerintahan Abbott menerapkan sikap tutup mulut ini malah tidak membantu sama sekali.

 

>>Republika

Tidak ada komentar:

Posting Komentar